Tuesday, 06 December 2016

Jaminan Kesehatan Masyarakat Dan Dasar Hukumnya

Jaminan Kesehatan Masyarakat Dan Dasar Hukumnya-Visia.info- Jaminan kesehatan masyarakat atau sering disebut dengan JAMKESMAS merupakan program pemerintah untuk masyarakat yang kurang mampu. Program kesehatan ini ditujukan untuk masyarakat miskin yang tidak mampu sehingga pembayaran iuran disetiap bulannya dibayar oleh pemerintah. Jamkesmas ini merupakan perubahan dari program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin atau JPKMM namun masyarakat lebih mengenalnya dengan ASKESKIN. Pendanaan untuk jaminan kesehatan masyarakat atau JAMKESMAS ini dialokasikan oleh pemerintah pusat masuk dalam APBN.

Jaminan-Kesehatan-Masyarakat-Dan-Dasar-Hukumnya
Perubahan JPKMM menjadi Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) tersebut meliputi: Baca Juga: Pengertian Asuransi Kesehatan
1. Pemisahan peran pembayar dengan verifikator melalui penyaluran dana langsung ke pemberi pelayanan kesehatan dari kas negara.
2. Penggunaan tarif paket jaminan kesehatan masyarakat di rumah sakit.
3. Penempatan pelaksana verifikasi di Rumah Sakit.
4. Pembentukan tim pengelola dan tim koordinasi di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten.
5. Penugasan PT. Askes untuk melaksanakan pengelolan kepesertaan.

Dasar hukum program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). Baca Juga: UU Kesehatan Terbaru

Berikut ini dasar hukum Jamkesmas,
1. Undang-Undang No 40 Tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional.
2. Undang-Undang No 45 Tahun 2007 tentang APBN tahun 2008.
3. Undang-Undang No 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara.
4. Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara.

Adapun tujuan dari JAMKESMAS atau jaminan kesehatan masyarakat secara umum ialah meningkatkan aksen dan mutu pelayanan kesehatan terhadap seluruh rakyat miskin dan tidak mampu sehingga tercapai tingkat kesehatan masyarakat yang optimal secara efektif dan efisien.

Sedangkan tujuan khusus dari Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) yaitu:
1. Meningkatnya cakupan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu untuk memperoleh pelayanan kesehatan di puskesmas serta rumah sakit jaringannya.
2. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin.
3. Terselenggaranya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Baca Juga; Tujuan Pembangunan Kesehatan

Semenjak 1 januari 2014, pemerintah memberlakukan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Dengan pemberlakuan ini secara otomatis jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) berubah menjadi Jaminan Kesehatan Nasional. JKN ini dikelola oleh BPJS, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Peserta yang termasuk dalam Jamkesmas secara langsung menjadi peserta Jaminan Kesehatan Sosial. JKN ini memiliki sistem asuransi, sedangkan untuk masyarakat yang tergolong miskin dan sangat miskin yang tadinya masuk dalam daftar Jamkesmas iuran yang harus dibayarkan menjadi tanggung jawab pemerintah. Baca juga: Isu Kesehatan

Penyelenggaraan jaminan kesehatan masyarakat yang termasuk dalam Jamkesmas meninjau pada adanya prinsip asuransi:
1. Pemanfaatan dana amanat serta nirlaba semata-mata untuk meningkatkan kesehatan masyarakat miskin, sangat miskin dan tidak mampu.
2. Menyeluruh sesuai dengan standar pelayanan medik yang costeffektif dan rasional.
3. Pelayanan terstruktur, berjenjang dengan portabilitas dan ekuitas.
4. Transparan dan akuntabel.

Itulah sekilas mengenai jaminan kesehatan masyarakat atau Jamkesmas dari dasar hukum, tujuan serta perjalanan sejarahnya.Jaminan Kesehatan Masyarakat Dan Dasar Hukumnya

Kesehatan:

dasar hukum jamkesmas. jaminan kesehatan masyarakat miskin. pengertian Pelayanan terstruktur berjenjang dengan portabilitas dan ekuitas.

Related Posts to "Jaminan Kesehatan Masyarakat Dan Dasar Hukumnya"

Response on "Jaminan Kesehatan Masyarakat Dan Dasar Hukumnya"